Menakertrans Akui Kinerjanya Buruk

Share

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengakui, kinerjanya selama ini masih buruk, sehingga berjanji akan mengevaluasi kinerja dan rendahnya penyerapan anggaran. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, beberapa masalah yang belum sesuai harapan seperti masalah hubungan industrial yang terus bertambah. Padahal sudah seharusnya Kemenakertrans menangkap alur permasalahan yang lebih sistematis dan efektif.

“Apakah penanganan setiap masalah, peningkatan peran dan fungsi yang kita miliki kurang sehingga alur masalah itu otomatis mampu mengatasi keadaan dengan baik,” katanya pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2010 dan Penajaman Program tahun 2011 di Hotel Novotel Bogor, Jumat (16/7/2010).

Menakertrans juga mengakui belum berbuat maksimal pada isu TKI. Ini disebabkan karena tiga sebab, yakni karena masalahnya yang begitu kompleks. Lalu belum ada perubahan signifikan dari tata kelola karena reformasi struktur birokrasi Kemenakertrans yang masih butuh penyempurnaan.

Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di Ciracas, ujar Muhaimin, hingga saat ini juga belum menghasilkan perubahan yang berarti untuk kompetensi TKI. “Kalau tidak ada perubahan apapun, apa beda saya dengan yang lain dan juga tidak ada bedanya dengan pembaruan yang terus kita lakukan,” ungkapnya.

Isu transmigrasi juga masih jauh dari kualitas baik. Contohnya, evaluasi program Kota Terpadu Mandiri masih sekedar tambal sulam. “Ada yang bagus tapi ada yang jauh dari harapan,” ucapnya. Oleh karena itu, terangnya, dengan anggaran terbatas perlu disusun skala prioritas untuk pengembangan kawasan transmigrasi.

Menakertrans juga meminta bawahannya untuk menginstrospeksi penyerapan anggaran Kemenakertrans hingga Juni baru terserap 27,53 persen. Angka ini, jelasnya, lebih rendah jika dibandingkan dengan penyerapan APBN nasional sebesar 35 persen dan rata-rata penyerapan anggaran Kementerian atau Lembaga sebesar 29 persen.

Oleh karena itu, Menakertrans mengharapkan sinergisitas Unit Kerja Kemenakertrans di tingkat pusat dan tingkat daerah Provinsi, Kabupaten/kota agar melakukan evaluasi permasalahan dan melakukan percepatan pelaksanaan program kerja sehingga realisasi anggaran dapat ditingkatkan.

“Problema anggaran karena ada otonomi daerah sehingga belum sepenuhnya bisa terkontrol,” ujarnya. Beberapa pos anggaran yang macet seperti pos dana dekonsentrasi transmigrasi, pembinaan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja.

Di bidang ketenagakerjaan, Menakertrans mengapresiasi jumlah pengangguran terbuka yang menunjukkan indikasi lebih baik dari sebelumnya. Menurut Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2010 tercatat sebanyak 8,59 juta orang, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebanyak 9,26 juta orang. “Tahun depan, fokus berantas pengangguran dengan penciptaan iklim investasi kondusif sehingga sasaran pengurangan pengangguran dalam RPJMN 2010-2014 dapat tercapai,” imbuhnya.

Menakertrans menyatakan, untuk mencari solusi dari sumbatan kinerja Kemenakertrans maka diadakan mengadakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2010 dan Penajaman Program tahun 2011. “Kegiatan ini ditujukan untuk menyamakan langkah dan persepsi dalam rangka percepatan penyelesaian program dan kegiatan Semester II tahun 2010 dan sinergisitas dan penajaman program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2011,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfidz mengakui kalau kinerja Kemenakertrans belum maksimal selama periode pertama 2010 ini. Hal ini terlihat dari penyerapan anggaran yang sangat rendah yakni 27,53 persen. Menakertrans juga dinilai gagal dalam negosiasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan TKI di Malaysia. “Kita hanya mampu sebatas letter of intent padahal yang diharapkan masyarakat adalah nota kesepahaman agar moratorium bisa dicabut,” ujarnya via telepon.

Dari sisi transmigrasi, tambahnya, pembangunan KTM juga masih dilakukan setengah hati. Kota mandiri yang didambakan bisa menjadi penggerak daerah transmigrasi sekitarnya tidak menjalankan fungsinya dan bahkan menjadi terbengkalai karena penyerapan anggaran yang rendah tersebut. Meningkatnya jumlah pengangguran juga belum teratasi karena kementerian tidak mempunyai program yang konkrit dan hanya sebatas wacana saja.